Diskominfo Staper Kutim Gelar Rakor Website “Satu Atap” untuk Perkuat Integrasi Informasi Publik
Kronikkaltim.id – Kutim – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) melalui Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (Diskominfo Staper) menggelar Rapat Koordinasi Pelaksanaan Website “Satu Atap” di Hotel Royal Victoria Sangatta, Rabu (27/11/2025).
Kegiatan ini bertujuan menyatukan tata kelola seluruh website perangkat daerah Kutim dalam satu sistem portal terpadu, sehingga setiap instansi pemerintah daerah tidak lagi mengelola website secara terpisah, melainkan melalui satu platform yang terstandarisasi.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setkab Kutim, Idris Syam, Kepala Diskominfo Staper Kutim, unsur Forkopimda, Kapala OPD, Camat dan tamu undangan lainnya.
Dalam sambutannya, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setkab Kutim, Idris Syam, yang membuka acara secara resmi menegaskan pentingnya website pemerintah sebagai wajah pelayanan publik di era digital.
“Website satu atap menjadi sistem portal terpadu yang mengintegrasikan seluruh website OPD. Tujuannya untuk menghadirkan informasi yang efektif, efisien, seragam, dan mendukung kebijakan nasional satu data Indonesia,” ujar Idris Syam.
Idris berharap rakor ini menghasilkan komitmen bersama dalam pengelolaan website pemerintah daerah yang lebih terarah dan berkelanjutan, sekaligus mendorong pelayanan informasi yang cepat, transparan, dan terpercaya.
“Melalui Rakor Website “Satu Atap” ini, kita berharap dapat memperkuat transformasi digital menuju pemerintahan yang kolaboratif, terbuka, dan semakin melayani,” harapnya.
Sebelumnya, Kepala Diskominfo Staper Kutim, Ronni Bonar Hasibuan, menjelaskan hampir seluruh OPD dan kecamatan telah memiliki website, namun masih terdapat perbedaan kualitas pengelolaan serta kurangnya integrasi informasi.
Menurutnya, pengelolaan website ini diperlukan langkah konsolidasi untuk menghadirkan website yang dinamis, seragam, dan mudah diakses masyarakat.
“Seluruh data dan fitur website harus terkelola secara terpadu. Dengan integrasi ini, pimpinan daerah dapat memantau informasi, kinerja program hingga progres kegiatan tanpa harus meminta data ke perangkat daerah,” ujar Ronni Bonar.(Adv).
