Wakil Bupati Mahyunadi: Aspirasi Warga Jadi Pengingat Pemerintah untuk Berbenah

Kronikkaltim.id — Wakil Bupati Kutai Timur (Kutim), Mahyunadi, menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk terus membuka ruang dialog dengan masyarakat. Hal itu disampaikan usai menerima langsung aspirasi warga dalam aksi damai bertajuk “Masyarakat Kutim Menggugat” di halaman Kantor Bupati, Selasa (28/10/2025).
Aksi yang bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda tersebut diikuti ratusan warga dari berbagai kecamatan. Dalam kegiatan itu, masyarakat menyerahkan dokumen berisi sejumlah aspirasi dan masukan terkait tata kelola pemerintahan, distribusi pembangunan, hingga pengawasan anggaran daerah.
Mahyunadi menyebut, kehadiran masyarakat dalam menyampaikan aspirasi merupakan hal positif yang menunjukkan kepedulian terhadap kemajuan daerah.
“Apa yang disampaikan masyarakat hari ini adalah cermin dari kepedulian. Pemerintah tidak boleh alergi terhadap kritik, karena kritik itulah yang mengingatkan kita untuk terus berbenah,” ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa banyak keluhan yang disampaikan warga sejalan dengan perhatian pemerintah, terutama soal pemerataan pembangunan dan efektivitas anggaran daerah.
“Saya pun mendengar langsung bagaimana masih ada wilayah yang kesulitan air bersih, akses jalan, atau ketimpangan pembangunan. Itu semua juga menjadi keresahan kami di pemerintahan,” tambahnya.
Menurut Mahyunadi, pemerintah daerah telah menjadwalkan sejumlah evaluasi dan langkah pembenahan dalam waktu dekat, termasuk memperkuat koordinasi lintas OPD dan memastikan perencanaan anggaran lebih berpihak kepada masyarakat luas.
“Bupati sudah memulai evaluasi TAPD. Kami akan pastikan setiap kebijakan dan anggaran diarahkan untuk kepentingan publik, bukan kepentingan kelompok,” tegasnya.
Mahyunadi juga menyoroti pentingnya peran DPRD dan masyarakat dalam mengawasi pelaksanaan program pemerintah agar berjalan transparan dan akuntabel.
“Keterbukaan dan partisipasi masyarakat adalah bagian dari tata kelola pemerintahan modern. Kami ingin semua pihak ikut memastikan pembangunan Kutai Timur berjalan adil dan merata,” kata Mahyunadi.
Aksi damai yang berlangsung tertib itu diakhiri dengan penyerahan dokumen aspirasi masyarakat kepada pemerintah daerah dan DPRD Kutim. Pemerintah menyambut baik langkah tersebut sebagai bagian dari kemitraan antara rakyat dan pemerintah dalam memperbaiki kinerja birokrasi.
“Aspirasi ini bukan tekanan, tapi pengingat moral bagi kami semua. Kutai Timur milik bersama, dan setiap kritik adalah dorongan untuk bekerja lebih baik,” pungkas Wakil Bupati Mahyunadi.




