Kronikkaltim, BALIKPAPAN – Komitmen Pemkab Kutai Timur (Kutim) di bawah kepemimpinan Bupati Drs. H. Ardiansyah Sulaiman, M.Si., dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat kembali memperoleh apresiasi.
Pemkab Kutim berhasil meraih Tribun Kaltim Award 2026 pada kategori Komitmen Pelayanan Publik Terbaik Tanpa Suap. Penghargaan tersebut diserahkan dalam malam penganugerahan yang berlangsung di Ballroom Hotel MaxOne Balikpapan, Kamis (30/7/2026).
Penghargaan ini merupakan hasil dari konsistensi pemerintah daerah dalam melaksanakan reformasi birokrasi yang berfokus pada peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan integritas aparatur, serta pemanfaatan teknologi digital.
Berbagai inovasi telah diterapkan, mulai dari transparansi informasi biaya pelayanan, penyederhanaan prosedur melalui standar operasional pelayanan, pengembangan Mal Pelayanan Publik (MPP) Digital, hingga penerapan sistem pembayaran non-tunai menggunakan QRIS, virtual account, dan layanan perbankan elektronik.
Komitmen tersebut juga diperkuat melalui penguatan budaya antigratifikasi bagi aparatur sipil negara serta peningkatan tata kelola pemerintahan yang tercermin dari capaian Monitoring Center for Prevention (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang terus meningkat.
Penghargaan diterima Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kutim, Ronny Bonar Siburian, yang mewakili Bupati Kutim.
Ronny mengungkapkan rasa syukur dan apresiasi atas penghargaan yang diberikan Tribun Kaltim. Menurutnya, penghargaan tersebut menjadi penyemangat bagi seluruh jajaran Pemkab Kutim untuk terus menjaga kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Memang itulah komitmen Pemerintah Kabupaten Kutai Timur untuk memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya secara terbuka, transparan, dan berusaha semaksimal mungkin tidak ada pembiayaan,” ujarnya.
Ia menegaskan, pelayanan publik yang bersih bukan sekadar slogan, melainkan komitmen yang terus diwujudkan dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan.
Pemerintah daerah ingin memastikan masyarakat memperoleh layanan yang mudah diakses, cepat, dan bebas dari biaya di luar ketentuan.
“Sehingga dalam pelaksanaan pemerintahan memberikan sebuah kontribusi yang besar kepada masyarakat, sehingga masyarakat bisa merasakan apa yang dilakukan oleh pemerintah selama ini,” jelasnya.
Ronny juga menyoroti transformasi digital sebagai salah satu fondasi penting dalam reformasi pelayanan publik di Kutim.
Menurutnya, digitalisasi tidak hanya mempercepat proses administrasi, tetapi juga memperkuat transparansi dan meminimalkan potensi penyimpangan.
“Kalau kita bicara transformasi digital memang itu salah satu cara memberikan pelayanan kepada masyarakat, yang akan memberikan kemudahan dalam melakukan administrasi pemerintahan. Kami berharap masyarakat terbiasa memanfaatkan layanan digital sebesar-besarnya sehingga memberikan dampak yang positif,” tuturnya.
Melalui berbagai aplikasi dan layanan digital yang telah dikembangkan, masyarakat kini tidak lagi harus selalu datang ke kantor pemerintahan untuk mengurus berbagai keperluan administrasi. Langkah tersebut diharapkan mampu menciptakan pelayanan yang semakin efisien, cepat, dan transparan.
“Dengan memanfaatkan aplikasi atau digital yang telah diberikan oleh Kabupaten Kutai Timur, masyarakat dapat menikmati pelayanan yang lebih efisien, lebih cepat, dan lebih transparan sehingga masyarakat tidak merasa terbebani dalam memperoleh pelayanan dari pemerintah,” pungkasnya.
Penghargaan Tribun Kaltim Award 2026 menjadi penegas bahwa transformasi birokrasi yang dijalankan Pemkab Kutim tidak hanya berorientasi pada pemanfaatan teknologi, tetapi juga pada pembangunan budaya pelayanan yang berintegritas.(*)
